PENDIDIKAN HARUS DIPRIORITASKAN

         Permasalahan pendidikan merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan khususnya di Indonesia. Masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan tidak terlepas dari pendanaan yang kurang memadai dari pemerintah atau dengan kata lain mahalnya biaya pendidikan, sistem pendidikan yang berubah-ubah, kurang terampilnya para pengajar, kebijakan-kebijakan yang tak menguntungkan pelaku pendidikan, dll. Keadaan yang memprihatinkan ini disebabkan oleh kualitas atau mutu pendidikan yang semakin memburuk. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Datayang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

            Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Kita perlu mengkaji ulang tentang arti sesungguhnya dari pendidikan sehingga tujuan sebenarnya dari pendidikan itu dapat tercapai.

1. Mahalnya Biaya Pendidikan

                Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Karna dengan pendidikan yang bagus dan berkualitas tidak hanya berguna untuk membentuk pola pikir dan kreativitas dalam kelangsungan hidup untuk warga negara itu sendiri namun juga sangat berperan dalam meningkatkan daya saing antar negara.di Indonesia sendiri pendidikan di atur dalam Undang Undang Dasar (UUD 1945) dimana di antaranya di atur dalam pasal 31 ayat 1 yang berisi :

(1)    Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Selain itu juga biaya pendidikan juga sudah di atur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 yang berisi :

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

                  Dalam pasal di atas jelas sekali bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib mengikuti pendidikan serta pemerintah wajib membiayainya, namun pada kenyataannya warga negara Indonesia sulit mendapatkan pendidikan yang layak dan bahkan tidak semua warga negara Indonesia dapat “mengenyam” dunia pendidikan di negeri mereka sendiri. Sangat menyedihkan. Padahal dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 jelas-jelas berisi tentang “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Namun pada kenyataannya biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal. Sehingga tidak semua warga negara Indonesia dapat “mengenyam” bangku pendidikan hanya karna mereka tidak mempunyai cukup uang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak.  Sangat ironis. Pemerintah berklaim telah berusaha agar seluruh warga negara Indonesia dapat “mengenyam” bangku pendidikan. Namun sampai sekarang masih banyak anak-anak Indonesia yang belum bisa “mengenyam” bangku pendidikan.

2. Standardisasi Pendidikan di Indonesia

            Standarisasi pendidikan di Indonesia seperti yang kita lihat sekarang ini baik dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya sebuah “formalitas”. Kualitas pendidikan di negeri ini yang sering berubah-ubah kadang membuat bingung sehingga menghambat peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini. Dan juga standarisasi yang di berlakukan kurang begitu efektif. Hal ini salah satunya disebabkan kurang meratanya sosialisasi tentang standar pendidikan yang di berlakukan oleh Kemendiknas di berbagai daerah di Indonesia. Terlebih didaerah-daerah yang cukup jauh dan terpencil. Contohnya UAN. Yang sekarang seakan menjadi momok yang dikhawatirkan bukan hanya untuk peserta didik namun sampai kepada para pengajar. Dan nilai standar kelulusannya pun disamakan di berbagai daerah. Padahal karna kurangnya sosialisasi dan kurangnya fasilitas yang dimiliki sekolah-sekolah di berbagai daerah khususnya di daerah-daerah terpencil tak ayal membuat bingung dan ketakukan di kalangan para pelajar dan tak sedikit membuat para pelajar menjadi stress. Terlebih lagi UAN hanya mengevaluasi 3 smpai 4 bidang studi saja, tanpa mempertimbangkan bidang studi lain yang diikuti oleh peserta didik.

                Perlu kita akui keterampilan para pengajar di Indonesia masih memprihatinkan.Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tingkat pendidikan guru itu sendiri. Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan : untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). Sungguh menyedihkan.

                 Padahal para pengajar memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan mutu keberhasilan dalam pendidikan. Karna para pengajar  merupakan cerminan dan acuan para peserta didik agar peserta didik termotivasi untuk bisa seperti para pengajarnya atau bahkan bisa melebihi kemampuan para pengajarnya.

==> SOLUSI

                 Permasalahan yang di hadpi oleh bangsa indonesia saat ini merupakan tugas yang berat dan harus diselesaikan oleh pemerinta itu sendiri. sebagai mana dalam UDD pasal 31 ayat 1 yang berisi:> Setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan
> Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
> Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. kalau kita berpacu mengenai UUD 1945 diatas, maka semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan di negara ini, mulai dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi. akan tetapi kenyataannya bertimbal balik, pemerintah melanggar apa yang seharusnya mereka lakukan. Maka dari itu mengenai permasalahan yang dihadapi saat ini perlu adanya evluasi mengenai permasalahan diatas. pemerintah harus lebih teliti lagi dalam pelaksanaan yangt berkaitan dengan pendidikan ini. Biaya dalam pendidikan dalam negara ini sangat mahal sehingga menimbulkan banyak masyarakat yang memilih untuk berhinti sehingga, hal ini akan menimbulkn pengangguran dinegara ini. adapun kurang terampilnya pengajar dapat menyebabkan merosotnya pendidikan di negara ini, mak perlu adanya: solusi untuk meningkatkan kualitas pengajaran, dan harus di upayakan oleh pemerintah seperti dengan mengadakan pelatihan khusus secara rutin terhadap guru-guru sesuai dengan bidang masing-masing. Fasilitas dalam pendidikan juga perlu dibedanaihi seperti, fasilitas pendukung akademik, dan juga fasilitas berupa fisik, seperti: jembatan, gedung sekolah, dan juga kursi sama meja. jika permasalahan pendidikan sudah di selesaikan, maka saya rasa negara indonesia akan menjadi sejahtera, sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945

SUMBER